Jakarta (Republika: (22/03/07) Pengelola sekolah swasta diharap tak terlalu mengomersilkan pendidikan. Karena, misi lembaga pendidikan amat berbeda dari komoditi usaha lainnya yang mencari keuntungan semata. Pesan tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Mukernas I Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Istana Wapres di Jakarta, Rabu (21/3). ''Boleh komersial asal pada batas kewajaran dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,'' kata Wapres. Mukernas BMPS dihadiri 150 peserta dari seluruh daerah. 

Menurut Wapres, pendidikan sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Namun, ia mengaku tak bisa melakukan sendiri tanpa peran swasta dan masyarakat. Wapres melihat perguruan swasta dikelola baik dan semangat nasionalisme. Karena itu, ia berjanji tak akan membeda-bedakan antara pendidikan negeri dengan swasta. Namun, Wapres melihat perlu koridor dan aturan khusus untuk mengarahkan lembaga swasta. ''Supaya pendidikan tetap diarahkan untuk mencerdaskan bangsa,'' imbuhnya. Jusuf Kalla mengingatkan para pendidik untuk mempertahankan kualitas pendidikan secara merata di pelosok Tanah Air.

Ketua Umum Golkar itu khawatir daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal. Dengan alasan itulah, pemerintah kemudian membuat standar pendidikan nasional yang salah satunya diukur melalui ujian negara. ''Standar nasional diperlukan agar tidak terjadi gap yang besar,'' tegasnya. Tak hanya itu, Wapres juga menekankan pentingnya etika dalam pendidikan. Ia mengakui masih ditemukannya praktik curang dalam dunia pendidikan. Contohnya, seorang anak didik yang sudah dinyatakan tidak naik kelas di satu sekolah ternyata tetap bisa naik kelas dengan cara pindah ke sekolah lain. ''Kalau memang tidak naik kelas, ya tidak naik,'' kecamnya. Bagi Wapres, pendidikan ini merupakan syarat mutlak bagi bangsa Indonesia bila ingin maju. Pendidikan ini merupakan landasan pokok untuk menguasai kemampuan teknologi dan mencapai kemakmuran. ''Kita butuh pendidikan yang jumlahnya cukup untuk anak didik,'' ujarnya.

Sementara itu dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Suryadharma Ali meresmikan peluncuran Koperasi Civitas Akademika (Kocika). Sebagian bantuan modal, pemerintah mengucurkan Rp 5 miliar untuk sepuluh perguran tinggi di Indonesia termasuk Unsoed. Setiap Kocika mendapat Rp 500 juta. Dengan koperasi itu nantinya mahasiswa bisa mengajukan pinjaman dana untuk membayar biaya kuliah dan modal usaha. Di samping itu Kocika bisa membuka peluang kerja bagi sarjana yang baru lulus.