Kompas (09/11/06): Rasanya baru kemarin pemerintah menyatakan ingin meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat miskin (Kompas, 08/08/06 & 10/08/06). Kini, rencana peluasan privatisasi melalui pembentukan badan hukum pendidikan (BHP) menyadarkan, keseriusan dan komitmen pemerintah layak dipertanyakan.

Banyak pihak khawatir, peluasan privatisasi menurunkan aksesibilitas pendidikan (Humaniora, Kompas 2, 4, 5, 7, 9 Oktober 2006). Pembentukan BHP dianggap mengalihkan tanggung jawab pembiayaan (Kompas Edisi Jogja, 4/10/2006). Rencana privatisasi disusul keinginan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, menunjukkan politik-pendidikan pemerintah berwatak inkonsisten.

Kepentingan sepihak

Soal inkonsistensi, sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Ketika masih dijajah Belanda, isu pemerataan terkait aksesibilitas pendidikan pernah dibahas Kongres ke-3 Pendidikan Hindia Belanda di Weltevreden (Jakarta), 29/9-2/10 1924. Pertanyaan pedagog Belanda mengundang perdebatan dalam forum.

Pertama, "Apa yang dapat dilakukan untuk mendidik murid menjadi warga yang baik?" Kedua, "Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu nilai pendidikan (opvoedkundige waarde) anak-anak pribumi?’

Pertanyaan pertama menunjuk posisi instrumental pendidikan, membentuk murid dalam "keadaan jadi rakyat (onderdaanschap) Hindia Belanda yang memahami negeri Belanda dan tidak menentang pemerintah" (proceeding Kongres, hal 104- 105). Pertanyaan kedua menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan anak- anak pribumi.

Peserta kongres keturunan Belanda terbagi atas dua pertanyaan. Namun, bagi beberapa peserta pribumi, makna kedua pertanyaan itu sama.

Pertanyaan pertama kental nuansa ideologi kolonial. Pertanyaan kedua, meski menunjuk anak- anak pribumi secara eksplisit, tidak bertujuan memperbaiki pendidikan mereka.

Kebijakan dan praktik pendidikan pemerintah kolonial Belanda tetap segregatif, diskriminatif, tidak merata dalam mutu maupun akses. Sekolah dikelompokkan dalam pilar sosial (verzuiling) sebagai prakondisi politis yang menghambat akses pendidikan kebanyakan anak pribumi.

Peristiwa itu mengingatkan, upaya meningkatkan aksesibilitas sering tidak menyentuh penyelesaian persoalan faktual pendidikan dalam masyarakat.

Cakrawala masyarakat

Kini problem aksesibilitas pendidikan di Indonesia terkait daya beli masyarakat. Perluasan akses pendidikan mustahil terjadi tanpa menaikkan daya beli. Inilah masalah faktual pendidikan kita.

Pada perspektif lain, soal aksesibilitas pendidikan tak terpisahkan dari multidimensionalitas masalah masyarakat. Tergesernya pendidikan dalam prioritas dipengaruhi pandangan dan harapan masyarakat atas hasil pendidikan. Ungkapan "buat apa sekolah, toh jadi penganggur" seolah-olah logis karena payahnya pasar kerja Indonesia saat ini. Fakta bahwa sejumlah terdakwa koruptor berpendidikan tinggi bagai menguatkan anggapan pendidikan formal tidak membawa kemaslahatan masyarakat.

Pandangan dan harapan seperti itu tidak sepenuhnya tepat sebab menekankan pendidikan sebagai penyelesaian setiap masalah hidup. Meski demikian, aksesibilitas pendidikan bukan melulu perkara pendanaan sebagai tanggung jawab pemerintah.

Aksesibilitas menyangkut seberapa dalam masyarakat menganggap pendidikan penting dan perlu. Ia dibatasi cakrawala dan standar masyarakat tentang kehidupan berkualitas. Artinya, aksesibilitas pendidikan terkait mindset dan kesadaran masyarakat tentang dimensi-dimensi kehidupannya. Karena itu, pembenahan pendidikan bukan proses mandiri. Pembaruan menyeluruh melalui pemerataan, peningkatan aksesibilitas, perbaikan fasilitas makro dan mikro, harus menunjukkan kerangka kerja sama dengan bidang-bidang lain dalam visi pembangunan berkelanjutan (Laporan Konferensi PBB, No A/CONF.151/26, Vol. I, 1992).

Selain itu, tuntutan terhadap pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan perlu diimbangi perbaikan oleh siapa pun yang peduli. Ekses privatisasi terhadap aksesibilitas pendidikan dapat dikurangi lewat pendanaan dan keterlibatan sekaligus.

Agus Suwignyo Alumnus Faculteit der Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen, Universitas Amsterdam