Jakarta  (Kompas: (21/08/07)  Sejumlah guru berpandangan bahwa program sertifikasi yang segera dilaksanakan oleh pemerintah terkesan belum siap. Bahkan, guru yang telah terpilih untuk mengikuti proses sertifikasi tahap awal ini pun mengeluhkan terbatasnya waktu untuk menyiapkan portofolio sebagai basis penilaian sertifikasi. Penilaian ini muncul dalam diskusi tentang sertifikasi guru yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Pendidikan di Jakarta, Senin (20/8).

Diskusi itu dihadiri para guru dari Jakarta dan sekitarnya, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Suyanto, serta Lodi Paat dan Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan.
Agus Supriyadi, guru SD Negeri 01 Merak, Balaraja, Tangerang, mengatakan bahwa ia baru mengetahui dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi beberapa hari lalu. "Kami dipanggil ke dinas pendidikan, diberitahukan tentang sertifikasi tersebut, lalu diberikan nomor peserta. Tetapi, kami cuma diberikan waktu sekitar lima hari untuk menyiapkan dokumen portofolio," ujarnya. Dia khawatir, dengan waktu yang sangat terbatas tersebut, upaya mengumpulkan kelengkapan dokumen untuk portofolio tidak maksimal. Sebab, beberapa dokumen membutuhkan waktu untuk penyiapannya. Dicontohkan, untuk dokumen pendampingan dan pembimbingan siswa berprestasi harus juga menyertakan piagam kejuaraan yang dimenangi oleh siswa yang didampingi. Piagam itu biasanya dibawa oleh siswa yang sebagian sudah lulus sekolah. Padahal, poin untuk dokumen pendampingan siswa berprestasi tersebut terbilang tinggi, yakni lima poin. Demikian juga dengan pendampingan teman sebaya, misalnya dengan menjadi tutor.

Hal senada diungkapkan Tety Sulastry, guru SMA Negeri 24 Jakarta Pusat. Para guru yang terpilih mengikuti sertifikasi di sekolahnya hanya punya waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan portofolionya. Dia juga mempertanyakan tentang perekrutan guru yang menjadi peserta sertifikasi. Dalam diskusi juga mencuat sikap pesimis pada sejumlah guru yang ikut sertifikasi bakal bisa lulus. Terkait dengan itu, mereka juga belum paham bagaimana nasib para guru yang dinyatakan belum lulus tersebut.
 
Menanggapi hal itu, Rektor UNJ Bedjo Suyanto memperkirakan jumlah guru yang lulus sekitar 50 persen saja. Selain kualitas guru tidak merata, hanya sebagian kecil yang ia nilai selama ini benar-benar berupaya meningkatkan kualitas dirinya. "Sedikit sekali guru yang aktif mengikuti berbagai diskusi atau memublikasikan karyanya. Karena itu, sebagian besar guru akan kesulitan melengkapi dokumen yang menunjukkan prestasi mereka," ujar Bedjo Suyanto.

Bagi Lodi Paat, sertifikasi yang akan dilaksanakan saat ini terkesan awut-awutan. "Sosialisasi proses sertifikasi masih minim. Selain itu, terkesan belum siap. LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) sendiri belum mengetahui materi pelatihan selama enam hari yang akan dilaksanakan. Padahal, transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan konflik," ujarnya. "Kalau hanya ingin meningkatkan kesejahteraan, tidak perlu proses sertifikasi seperti yang ditetapkan sekarang ini, yakni portofolio," ujarnya.